Beberapahal yang dibahas pada pendampingan tersebut adalah realisasi anggaran Kantor Wilayah per jenis belanja pada tahun anggaran 2020, kekurangan belanja pegawai, dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Permasalahan yang muncul pada tahun anggaran 2020 ini adalah diantaranya prediksi belanja pegawai kurang sampai dengan akhir tahun ManfaatAnggaran. Anggaran memiliki banyak keuntungan bagi sebuah perusahaan. Berikut beberapa manfaat anggaran, antara lain: Dapat memotivasi karyawan. Rasa tanggung jawab yang tumbuh di antara karyawan. Dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kelemahan dan kekuatan karyawan. pengeluarandan penerimaan pemerintah sebagaimana terlihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembahasan yang lebih mendalam tentang kebijakan fiskal dapat dilihat pada Modul 2. Pada masa Orde Lama, APBN selalu berada dalam kondisi defisit. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah kemudian menutup kekurangan Pergeserananggaran antar obyek belanja dan/atau rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pergeseran anggaran angka 1 dan angka 2 diformulasikan dalam Perubahan Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS kekurangan dana anggaran belanja. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. A= Anggaran dalam arti begrooting atau estimate mempunyai makna penentuan, patokan atau penetapan banyaknya uang.; P = Pendapatan atau incomen dalam arti revenue atau penerimaan, dimaksudkan bahwa untuk membiayai pengeluaran, diperlukan sumber-sumber penerimaan dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak, retribusi dan lain-lain, bagi hasil pajak/bukan h6Qwr96. Akhir tahun anggaran biasanya ditandai dengan peningkatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Pembayaran berbagai tagihan acap kali mengumpul di penghujung tahun anggaran. Penumpukan tagihan pada akhir tahun bisa dikatakan merupakan sebuah hal yang rutin terjadi. Meskipun telah dilakukan himbauan untuk melakukan belanja sedini mungkin, namun beberapa satuan kerja satker pemerintah masih memiliki kecenderungan untuk membelanjakan anggarannya menjelang tutup tahun penarikan belanja di akhir tahun dilakukan mengingat anggaran yang tidak terserap akan kembali ke kas negara dan tidak bisa dibelanjakan lagi oleh pengguna anggaran. Sebagian masyarakat menganggap penarikan belanja tersebut merupakan indikasi pemborosan. Tidak sedikit pula yang menuding bahwa penyerapan anggaran di akhir tahun rawan terjadinya belanja fiktif. Beberapa pihak justru menyarankan bahwa anggaran yang tidak terserap lebih baik dikembalikan ke kas negara daripada dibelanjakan secara serampangan demi mencapai target benarkah pendapat tersebut?. Berbicara mengenai target penyerapan anggaran maka kita harus melihat fenomena tersebut secara utuh. Target penyerapan merupakan bagian kecil dari sebuah siklus anggaran dan berbicara penyerapan maka tahapan perencanaan dan tahap pelaksanaan anggaran memegang peran yang dominan. Siklus anggaran dimulai dari tahap perencanaan sebagai titik pangkal. Dalam tahap perencanaan dapat dibedakan dalam tataran makro serta tataran mikro. Perencanaan anggaran pada pemerintah secara garis besar memiliki kemiripan dengan perencanaan anggaran pada sebuah rumah tangga. Pendapatan dan belanja merupakan dua sisi yang akan selalu ada dalam menyusun rencana penganggaran. Perbedaan mendasar antara anggaran rumah tangga dan pemerintah terletak pada sisi belanja. Pada perencanaan anggaran rumah tangga, besaran pendapatan merupakan penentu seberapa banyak belanja bisa dilakukan. Apabila pendapatan menurun maka belanja juga akan dikurangi. Begitu juga apabila pendapatan naik maka belanja juga akan meningkat termasuk menambah besaran pendapatan yang disisihkan sebagai penyusunan anggaran pemerintah, target fiskal yang telah ditetapkan menjadi penentu seberapa banyak belanja harus dilakukan. Berapa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan atau berapa banyak lapangan pekerjaan terbuka merupakan contoh kebijakan fiskal yang mendasari seberapa besar pemerintah harus belanja. Sehingga secara makro, realisasi belanja pemerintah akan menentukan apakah target fiskal yang telah ditetapkan akan tercapai atau tidak. Tidak terserapnya belanja akan berakibat target tidak tercapai dan akan mempengaruhi perekonomian secara pemerintah merupakan gabungan dari seluruh fungsi pemerintah yang dibiayai dari APBN. Apabila dirunut belanja yang tercantum dalam APBN, maka angka tersebut dihasilkan dari sebuah proses yang cukup panjang. Diawali dari usulan kegiatan dari masing-masing satker kemudian dikumpulkan di tingkat kementerian/lembaga, ditelaah dan disusun sesuai prioritas hingga terbentuk usulan belanja tingkat kementerian/lembaga sesuai pagu indikatif yang telah usulan kegiatan merupakan program-program prioritas sesuai RPJMN, dimungkinkan untuk dilakukan seleksi lebih lanjut mana yang akan dibiayai sesuai pagu indikatif yang disediakan. Program prioritas yang belum mendapatkan alokasi anggaran dimungkinkan untuk mendapatkannya apabila terdapat penambahan pagu atau mendapatkan alokasi dari hasil efisiensi selanjutnya adalah penyampaian nota keuangan dan RUU APBN oleh pemerintah kepada DPR. Pada tahapan ini, usulan pendapatan dan belanja dari pemerintah akan dibahas bersama dengan DPR. Hasil pembahasan tersebut berupa persetujuan serta pengesahan RUU APBN menjadi UU APBN merupakan awal dari pelaksanaan anggaran, pada tahap pelaksanaan anggaran belanja yang telah dialokasikan tidak selamanya harus habis sesuai pagu yang tersedia. Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal output atas sebuah kegiatan telah tercapai. Pelaksanaan anggaran sedini mungkin di awal tahun memungkinkan bagi satker untuk merevisi kelebihan dana yang dimiliki. Revisi tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang sebelumnya belum mendapatkan alokasi anggaran pada APBN. Memang merupakan hal yang susah-susah gampang bagi sebuah satker untuk "mengikhlaskan" kelebihan dananya untuk membiayai kegiatan di satker lain yang kekurangan. Faktor pimpinan baik menteri/pimpinan lembaga memegang peranan penting dalam mendorong satker untuk efisien dalam membelanjakan anggaran yang nilai belanja APBN pada kisaran triliun, tentunya belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat untuk pembangunan di Indonesia secara sempurna. Namun efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBN menjadi salah satu upaya untuk menambah kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum mendapatkan alokasi pembiayaan dalam ke pertanyaan, mengapa penyerapan harus maksimal? Jawabannya adalah sebagai usaha pencapaian target fiskal yang ditentukan. Tentunya penyerapan yang maksimal tersebut dilakukan bukan secara serampangan namun tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Secara makro target penyerapan maksimal merupakan sebuah prioritas. Sedangkan secara mikro pada level satker, pergeseran anggaran antar satker harus secara aktif dilakukan terutama bagi satker yang outputnya telah tercapai namun masih memiliki sisa anggaran. RAMAI yang telah memberikan komentar positif terhadap Belanjawan Negara 2021 yang telah dibentangkan Jumaat lalu. Maka tidak perlulah saya ulang. Saya lebih berminat untuk mengulas dari aspek penambahbaikan yang perlu dilakukan, bukan sahaja bagi Belanjawan 2021, tetapi beberapa kelemahan ini saya perhatikan telah berlaku sejak dahulu lagi 1 Belanjawan terlalu memberikan fokus kepada aspek material, namun pembangunan modal insan seakan dipandang sepi. Satu contoh mudah ialah dalam bidang teknologi, pelbagai inisiatif diberikan seperti kredit komunikasi RM180 untuk B40, Program Jaringan Prihatin bilion dan Jendela RM42 juta bagi memastikan ketersambungan rakyat terutama golongan berpendapatan rendah. Namun, pengisiannya bagaimana? Kempen kesedaran penggunaan internet yang berhemah siapa yang bertanggungjawab? Apa jaminan semua fasiliti digital ini tidak akan disalahguna untuk tujuan negatif? Tanpa dana untuk pembangunan dalam aspek insaniah, teknologi bakal menjadi pisau yang membunuh, bukan bermanfaat bagi penggunanya. 2 Hal ehwal agama Islam sebagai agama persekutuan dengan penganut yang majoriti sepatutnya mendapat peruntukan yang lebih besar. Ini adalah kerana ia memberikan kesan terus terhadap pembangunan modal insan yang saya sebutkan dalam isi nombor 1 di atas. Ternyata, dana bilion, elaun bulanan guru takmir dan sagu hati kepada imam/bilal/siak dan guru KAFA adalah amat tidak memadai. Tambahan pula, tiada bantuan khas yang menyasarkan khusus sekolah agama, tahfiz dan institusi yang bakal melahirkan cendiakawan serta ulama terkemuka di Malaysia. Begitu juga tidak dinyatakan bantuan khas kepada badan bukan kerajaan NGO terutama NGO Islam yang saban tahun bertungkus lumus melakukan pelbagai inisiatif kebajikan masyarakat dan program pembangunan jati diri, dengan hanya berbekalkan wang saku ahli-ahli sendiri yang tidak seberapa 3 Lebih mengecewakan peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS juga adalah sangat rendah dan lebih terfokus kepada pembangunan sukan seperti infrastruktur sukan RM103 juta, pembangunan sukan prestasi tinggi dan e-sport RM55 juta dan Skim Tekun Sukan RM20 juta. Namun tiada langsung belanjawan yang dikhususkan untuk pembangunan jati diri dan pemulihan anak muda, padahal negara sedang bergelut dengan barah keruntuhan akhlak, salahlaku seks dan jenayah juvana yang amat meruncing. Adakah e-Wallet berjumlah RM50 hanyalah gula-gula untuk pancing undi anak muda? 4 Sin Tax’ hanya memberikan fokus terhadap rokok tetapi bagaimana dengan arak, dadah, perjudian dan pornografi? Tidak langsung dinyatakan apa-apa dana atau polisi yang akan digunakan untuk mengekang elemen paling kejam yang menjahanamkan negara ini 5 Makanan segera dan minuman ringan yang sebenarnya termasuk dalam kategori Sin Tax juga tidak disentuh, padahal ia merupakan antara faktor utama Malaysia mencatatkan kadar obesiti yang tinggi di kalangan negara-negara dunia. Jika pemimpin dan rakyat tidak sihat, apa makna kemajuan infrastruktur dan kekayaan ekonomi negara? RM 19 juta untuk Agenda Kesihatan Nasional di bawah KBS adalah bagus, tetapi mencegah dalam aspek pemakanan adalah lebih efektif dari pelbagai inisiatif kesukanan yang lain. 6 Belanjawan Pendidikan yang merupakan antara yang terbesar berjumlah bilion juga banyak tertumpu kepada aspek infrastruktur, teknologi digital, bantuan kewangan, simpanan, latihan dan pemakanan. Persoalannya adakah semua ini akan membantu menyelesaikan masalah utama pendidikan negara seperti isu bebanan kerja dan penempatan guru, isu disiplin murid, sistem penilaian, silibus bersepadu yang merangkumi akhlak dan cara hidup Islam serta banyak lagi. 7 Antara lain yang menarik minat saya ialah belanjawan sebanyak RM16 bilion yang diperuntukkan kepada Kementerian Pertahanan dan bilion untuk penyelenggaraan kelengkapan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Semua maklum saban tahun memang jumlah yang besar diperlukan bagi peralatan pertahanan yang amat penting bagi menjamin kestabilan dan kedaulatan negara. Persoalannya, adakah jumlah ini justified’ atau negara kita terpaksa menanggung beban penyelenggaraan yang tinggi disebabkan peralatan lama yang ketinggalan serta kekurangan pakar tempatan untuk diupah? Ketika kita mampu membangunkan teknologi cecair Formula1 yang diiktiraf dunia, pelan serta perancangan yang sama perlu dibangunkan dalam teknologi pertahanan demi kemaslahatan Malaysia. Ir Lukman Al Hakim Muhammad Ahli Jawatankuasa Pusat Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Penafian Kenyataan berita atau artikel ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pendirian rasmi Media Isma Sdn Bhd atau Portal Islam dan Melayu

kekurangan dalam anggaran belanja