d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebagai SDM Pengadaan berdasarkan Pasal 74 Pejabat Pengadaan pada ayat (3) Pasal 74 Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ. Namun berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Pejabat Pengadaan adalah salah satu SDM yang atas dasar Sebelum melakukan pengadaan barang, penting untuk mengetahui dan memahami pengertian pengadaan barang, prosedur pengadaan barang, proses pengadaan barang dan jasa, serta jenis pengadaan barang dan jasa. Selain mengenai pengadaan barang, kamu juga bisa mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelanggan, pasar, bisnis, dan ekonomi di sini. Pengadaan barang dan jasa dengan pagu yang besar tentunya harus mempertahankan mekanisme kompetisi, agar terdapat justifikasi d alam memilih penyedia barang dalam rangka mencegah konflik Kuitansi. merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang diterima oleh Penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai kontrak paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dilakukan dengan cara pembelian langsung tanpa negosiasi teknis dan harga. Berkaitan dengan latihan tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut ini adalah tautan menuju latihan soal tersebut : Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 1 : Bagian 1 : Klik disini pembahasan: "Pengadaan Bersih" dalam konteks pengadaan barang dan jasa merujuk pada: E. Pengadaan yang sesuai dengan etika dan aturan yang berlaku. Pembahasan lebih lanjut: Pengadaan bersih adalah praktik pengadaan yang mematuhi etika, nilai-nilai moral, dan. aturan hukum yang berlaku. Ini mencakup transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam UnrA. - Kisi-kisi soal ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah PBJP merupakan gambaran dari materi pelajaran yang akan diujikan. Simulasi ujian sertifikasi PBJP ini bisa dipergunakan oleh para calon peserta ujian untuk mempersiapkan diri secara lebih terarah pada materi yang diperkirakan bakal muncul dalam tes ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa LKPP dan juga berguna bagi mereka pejuang CPNS yang akan menghadapi tes seleksi kompetensi bidang SKB, khususnya yang mengambil formasi pengelola PBJ. Namun, sebelumnya kami akan memberikan beberapa tips persiapan lolos ujian sertifikasi PBJ LKPP dengan diikuti soal dan kunci jawaban ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa. Berikut dibawah ini tips persiapan menghadapai ujian sertifikasi. Tips Persiapan Ujian Sertifikasi Ahli PBJ Membaca sampai selesai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahberikut aturan turunannya minimal 1 kali. Merangkum Perpres 12/2021 terkait pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan hingga penyelesaian kontrak. Bila tidak sempat merangkum sendiri, maka bisa membaca materi rangkuman di website Dan jangan lupa baca matriks perbedaan antara Perpres 12/2021 dan Perpres 16/2018. Latihan-latihan soal baik secara sendiri-sendiri maupun belajar berkelompok. Cukup banyak tersedia kumpulan soal dan pembahasan terkait ujian sertifikasi pengadaan barang jasa LKPP baik di buku-buku maupun dapat diunduh dari internet. Dibawah akan kami berikan salah satu contoh soal ujian sertifikasi ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ujian Sertifikasi bersifat open book, sehingga peserta ujian diperbolehkan untuk membuka buku untuk mencari jawaban namun hanya buku terkait peraturan pengadaan barang jasa dan modul-modul pengadaan barang jasa yang boleh dibawa masuk kedalam ruangan. Latihan soal dan jawabannya tidak diperbolehkan untuk dibawa. Tandailah materi-materi penting dalam buku tersebut agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Istirahat yang cukup sebelum deadline ujian datang. Jika perlu konsumsi vitamin untuk menghindari sakit menjelang datangnya ujian. Baca juga Keuntungan Menjadi Pejabat Fungsional Berikut ini kami sajikan kumpulan soal-soal materi ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa LKPP. Materi Latihan Soal Ujian Sertifikasi PBJ Untuk mendapatkan kumpulan soal dan kunci jawaban ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa yang lainnya, sebelumnya Anda harus menyukai/like fanspage facebook kami Berita Pengadaan Realtime. Kemudian kirimkan pesan "Saya Siap Lulus Ujian Sertifikasi PBJ" melalui Fanspage Berita Pengadaan Realtime, dengan begitu Kami akan mengirimkan soal Ujian Sertifikasi PBJ. Nanti, Tim akan mengirimkan file/dokumen materi ujian sertifikasi PBJ LKPP. - Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah ditunjuk menjadi role model pengadaan barang/jasa untuk pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi saat berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kamis 8/6/2023. "Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Salah satunya adalah kami ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan," kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi itu melalui keterangan persnya, Jumat 9/6/2023. Hendi mengatakan, penunjukan Pemprov Jateng sebagai role model didasarkan pada track record dan prestasinya di bawah kepemimpinan Ganjar. Seperti diketahui, Jateng menyabet banyak penghargaan selama 10 tahun terakhir. Baca juga Gelar Konsolidasi Pengadaan Belanja Negara, Kepala LKPP Hendi Efisiensi Capai Rp 1,69 Triliun "Jateng sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang sedang kita lakukan di LKPP," paparnya. Selain itu, penggunaan e-katalog di Jateng juga termasuk yang terbaik. Khususnya terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri. "Semua pemda kementerian lembaga sudah punya sistem katalog. Hal yang kami genjot sekarang adalah nilai transaksinya dan kepedulian mereka dalam memakai produk dalam negeri," ungkap Hendi. Lima perintah Jokowi Hendi menjelaskan, ada lima perintah Presiden Joko Widodo Jokowi yang harus dikerjakan, yaitu efisiensi, transparan, percepatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM minimal 40 persen. Baca juga Belanja Negara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tembus Rp Triliun, LKPP Dorong E-Purchasing "Hari ini tayang di e-katalog kami sudah 4,7 juta produk. Kalau dibandingkan tahun lalu yang 2,3 juta, berarti sudah lebih 100 persen. Target kami di atas 5 juta produk. Tahun lalu ada efisiensi sekitar Rp 5 triliun pada Juni sudah mencapai Rp 1,6 triliun. Kami akan terus lakukan upaya-upaya konsolidasi pengadaan," paparnya. Adapun transaksi e-katalog LKPP per hari ini sudah mencapai Rp 83 miliar lebih. Jumlah ini sudah melebihi transaksi tahun lalu. Oleh karenanya, Hendi merasa optimistis bahwa nilai e-katalog akan semakin meningkat. Untuk diketahui, pada 2021 lalu, Pemprov Jateng telah meluncurkan e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng. E-katalog jni memfasilitasi penyedia produk lokal di Jateng, termasuk produk UMKM untuk promosi. Sejak diluncurkan, produk UMKM yang ditampilkan juga terus bertambah. Hal itu tidak lepas dari peran Ganjar yang terus mendorong UMKM untuk mendaftarkan produk-produknya lewat Blangkon Jateng. Baca juga LKPP Dorong Investor Swasta Terlibat Bangun IKN Dorongan tersebut sesuai dengan arahan Jokowi. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN harus digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Terbaru, e-katalog di Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk proses percepatan perbaikan jalan rusak. Dengan menggunakan e-katalog, lelang proyek perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Penyedia jasa tinggal mengikuti bidding atau penawaran dengan mendaftar di e-katalog. Setelah proses review selama kurang lebih 2-3 hari, proyek perbaikan jalan sudah bisa dikerjakan. Jakarta - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan sekitar 50% kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terkait pengadaan barang/jasa. Karenanya ia berpendapat pengadaan pemerintahan semaksimal mungkin perlu dilakukan secara elektronik digital."Dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia, kurang lebih 50% terkait pengadaan barang/jasa, Stranas PK ingin mengedepankan solusi digitalisasi pengadaan barang/jasa untuk mengurangi atau mengatasi hal tersebut," kata Pahala dalam diskusi Potensi Fraud Pada E-purchasing dan Mitigasi Resikonya, ditulis Minggu 28/5/2023.Dalam hal ini KPK telah menunjuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP untuk membangun sistem deteksi kecurangan perdagangan elektronik fraud e-purchasing pengadaan barang/jasa di pemerintahan. Pahala mengatakan, partisipasi berbagai pihak dibutuhkan untuk merealisasikan hal ini, termasuk keterlibatan swasta. Dengan begitu pemerintah dapat mengetahui bagaimana kalangan swasta memetakan potensi fraud, seberapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menangani hal ini, bagaimana mengawasi anomali dalam transaksi yang terjadi sehari-hari, dan tindakan apa yang diambil untuk meminimalkan kerugian yang mungkin dapat terjadi."Kita pahami bersama, bahwa tidak ada pencegahan korupsi yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dilibatkanlah pihak swasta, dalam hal ini pengelola marketplace," imbuh Pahala dengan Pahala, Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo juga menyampaikan bagaimana pentingnya peran swasta dalam ikut mengawasi penggunaan anggaran belanja barang/jasa di pemerintah."LKPP memiliki misi untuk menjawab bagaimana anggaran negara bisa diarahkan untuk menggerakkan perekonomian negara, dan bagaimana anggaran belanja negara tersebut tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu," ungkap Yulianto."Oleh karena itu, selain pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui e-katalog, kami juga melibatkan pihak swasta pengelola marketplace sebagai mitra Toko Daring, agar program LKPP terkait pengadaan barang dan jasa menjadi mudah, cepat, dan dari segi pengawasan lebih transparan dan akuntabel," jelasnya itu, National Head of Mbizmarket, salah satu platform daring penyedia pengadaan barang, Joko Wardoyo mengatakan, pihaknya mengaktifkan berbagai fitur dalam upaya pencegahan fraud dan mitigasi risiko. Mbizmarket memiliki fitur manajemen persetujuan, untuk menjalankan proses persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen PPK / Pengguna Anggaran PA / Kuasa Pengguna Anggaran KPA kepada pejabat pengadaan PP yang melakukan pesanan yang dilakukan dalam sistem agar kontrol dan pengawasan terjadi dan tercatat dalam sistem. Selain itu, untuk transaksi di atas Rp 50 juta, di Mbizmarket juga telah tersedia fitur negosiasi online, yang berdasarkan peraturan, mutlak harus dilakukan."Dalam upaya untuk mengedepan transparansi pengadaan barang dan jasa, juga agar tercapai akuntabilitas, Mbizmarket telah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Bendahara dapat melakukan pembayaran barang/ jasa yang dibeli secara online melalui BPD masing-masing daerah. Selain itu dalam upaya pencegahan fraud, setiap user pengguna dan juga user penyedia atau vendor yang memanfaatkan platform Mbizmarket, dikurasi latar belakang perusahaannya, termasuk dilakukan verifikasi atas semua dokumen legalitas yang diajukan. Dengan cara ini kami berupaya meminimalkan resiko bagi pengguna platform Mbizmarket untuk tidak bertransaksi dengan pihak yang tidak jelas latar belakangnya" terang Joko Wardoyo. Simak Video "KPK Tahan 9 Tersangka Korupsi Tukin di Kementerian ESDM" [GambasVideo 20detik] zlf/zlf

soal dan pembahasan pengadaan barang jasa